Menko Airlangga akan Tindaklanjuti Keluhan Kenaikan Pajak Hiburan di Bali

Bisnis621 Dilihat

Airlangga Hartarto Memberikan Respon Terhadap Keluhan Tarif Pajak Hiburan

haveatutor.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terkait keluhan sejumlah individu, termasuk Hotman Paris Hutapea dan Inul Daratista, terkait kenaikan tarif pajak hiburan di Bali. Tarif pajak hiburan, termasuk untuk spa, melonjak dari 15 persen menjadi 40 persen.

Monitor dan Sampaikan Ke Pemerintah Daerah

Airlangga menyatakan bahwa ia akan mengambil langkah tindak lanjut dengan memonitor situasi ini dan menyampaikan keluhan ini ke pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa besaran tarif pajak ditentukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Nanti saya monitor dan saya sampaikan ke pemerintah daerah,” kata Menko Airlangga, Senin (15/1/2024), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, karena regulasi tarif pajak berasal dari pemerintah daerah, tindak lanjut perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota terkait. Ia juga mengakui telah mendengar keluhan dari pelaku pariwisata, terutama pengusaha jasa hiburan dan spa di Bali, mengenai kenaikan tarif pajak.

“Nanti saya sampaikan itu (ke pemerintah daerah), kan itu karena regulasi pemda,” tambahnya.

Keluhan dari Pelaku Pariwisata di Bali

Kenaikan tarif pajak jasa hiburan, termasuk spa, yang mulai berlaku awal tahun 2024, mendapat sorotan dan keluhan dari pelaku pariwisata di Bali. Perry Markus, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, menyebutkan bahwa para pengusaha spa di Bali telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan uji materi tersebut telah diterima oleh MK pada 5 Januari.

Perry Markus menjelaskan bahwa materi yang diuji terkait Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pengusaha spa ingin meninjau kembali status industri spa yang dianggap bukan sebagai jasa hiburan melainkan sebagai kebugaran atau kesehatan (wellness).

Aturan Pajak yang Menjadi Sorotan

Uji materi ini mencakup Pasal 55 yang menyatakan bahwa mandi uap/spa termasuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan. Sementara itu, Pasal 58 ayat 2 menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dengan rentang tarif antara 40 persen hingga 75 persen.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Badung, Bali, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, menetapkan tarif pajak daerah untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40 persen. Hal ini menjadi lonjakan signifikan dari Perda sebelumnya, yaitu Perda Badung Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur tarif pajak hiburan sebesar 15 persen.

Uji Materi dan Harapan pada Mahkamah Konstitusi

Uji materi yang diajukan oleh pengusaha spa diharapkan dapat merespons ketidakpuasan terkait peraturan dan tarif pajak baru. Melalui Mahkamah Konstitusi, mereka berharap dapat menyuarakan pandangan dan argumen mereka terkait status spa yang dianggap lebih berfokus pada kesehatan dan kebugaran, bukan sekadar hiburan.

Menghadapi dinamika ini, perhatian Menko Airlangga terhadap keluhan ini menjadi langkah awal dalam proses peninjauan ulang terhadap aturan pajak yang dianggap memberatkan oleh sebagian pelaku usaha di sektor pariwisata, khususnya di Bali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *